Defisit Langan Pertanian Pangan (Padi) 2015



Kementerian Pertanian menyampaikan pada tahun 2015, Indonesia akan mengalami defisit lahan pertanian pangan (padi) sebesar 730 ribu hektar, yaitu 550 ribu hektar berupa pengurangan alih lahan pertanian, dan 180 ribu hektar bersumber dari kekurangan lahan akibat pertumbuhan konsumsi pangan.

[ 730 = 550 (alih lahan) + 180 (kekurangan lahan karena pertumbuhan konsumsi).]

Defisit lahan pertanian pangan (padi) ditahun 2015 dihitung dengan asumsi-asumsi berikut:
  • Jumlah penduduk Indonesia = 255 juta jiwa 
  •  Konsumsi beras nasional = 38,49 juta jiwa => Perlu lahan pertanaman 13,38 juta hektar => yang tersedia hanya 13,20 juta hektar dikurangi alih fungsi lahan 550 ribu hektar =>total kurangnya 730 ribu hektar 
  •  Konsumsi perkapita = 135 kg/ orang/ tahun.

Bila di tahun 2015 diperkirakan defisitnya mencapai 730 ribu hektar, di tahun 2020 meningkat menjadi 2,21 juta hektar. Selanjutnya lima tahun kemudian di tahun 2025 defisit lahan pangan diperkirakan meningkat menjadi 3,75 juta hektar dan di tahun 2030 akan menjadi 5,38 juta hektar.

Tahun
Defisit Lahan Pertanian Pangan (Padi)
2015
0,73 juta hektar
2020
2,21 juta hektar
2025
3,75 juta hektar
2030
5,38 juta hektar

Jika asumsi produktivitas tanaman padi rata-rata nasional 5,12 ton per hektar gabah kering giling, dengan defisit lahan pertanian pangan 5,38 juta hektar, maka produksi beras adalah 15,49 juta ton, atau  40% dari konsumsi beras nasional pada tahun 2015.  (mengenai perhitungannya, saya belum menemukan caranya. Ada yang bisa membantu menjelaskan bagian ini? Hehehe )

Inilah yang bisa menjadi masalah bagi Indonesia! Mengapa?

  • Jumlah penduduk dunia terus meningkat.
  •  Permintaan beras dunia juga terus meningkat.  => Darimana kebutuhan pangan Indonesia dapat terpenuhi ?


Jalan keluarnya:

  • Cara sederhana dan cepat: Impor. Itu bisa terjadi bila surplus produksi beras dunia juga terjadi. Dengan demikian, bagi Indonesia solusi sederhana ini bermasalah jika surplus tidak terjadi dan harga beras dunia tidak terjangkau. Jika komoditas langka, maka harga komoditas meningkat.
  •  Menurunkan konsumsi beras nasional dengan cara mendorong peningkatan pangan berbasis buah, sayur, dan protein dari sumber daya lokal.
  •  Mendorong kesadaran masyarakat untuk membudidayakan tanaman pangan dan hewan peliharaan di pekarangan rumah.
  • Melakukan diversifikasi pangan, dan
  • Menghentikan atau menekan alih fungsi lahan sawah (besarnya di tahun 2015 diperkirakan 730 ribu hektar lahan!)

Menariknya, kelima jalan keluar ini dinilai belum optimal. Sejauh ini progress dari Inpres moratorium alih fungsi lahan sudah disiapkan. Harapannya laju alih fungsi lahan bisa dihentikan atau minimal ditekan.

Kendalanya apa saja?

  • Perlu kesungguhan dalam upaya pengendalian laju alih fungsi lahan yang berarti Presiden perlu sangat tegas demi kepentingan bangsa yang lebih luas. Dasar dari pengendalian inipun sudah diatur dalam UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
  • Para Kepala Daerah masih enggan menerbitkan Perda RTRW tentang kawasan lahan pangan karena pertimbangan rendahnya nilai ekonomis lahan pertanian pangan.

Detail mengenai hal ini dapat anda baca di koran Kompas Rabu, 26 Desember 2012.

Comments